FPKS Kecewa Pelayanan Haji

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan kecewa dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji tahun 1429 H/2008 M, karena pelaksanaannya tak sesuai kesepakatan dengan DPR.

Demikian disampaikan Anggota Fraksi PKS DPR Umung Anwar Sanusi dan Al Yusni di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, terkait pelaksanaan haji.

PKS mengindentifikasi dua masalah penting yang mengganggu kekhusukan jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadahnya, yaitu kelayakan pemondokan haji yang sebagian besar di bawah standar dan lokasi yang jauh dari Masjidil Haram.

Di pemondokan, jemaah haji mengeluhkan air yang tidak mengalir, aliran listrik yang padam, lift yang sering macet hingga pemadatan jumlah orang di kamar penginapan.

"Bayangkan, kamar berkapasitas enam orang, diisi sembilan bahkan 11 orang. Ada pemondokan yang hanya satu kamar mandi untuk 36 orang," kata Umung Anwar Sanusi.

Lokasi pemondokan juga jauh dari Masjidil Haram. Bahnyak pemondokan yang lokasinya sembilan hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram. Lokasi yang jauh dari Masjidil Haram tidak didukung transportasi memadai.

Pengemudi yang disiapkan tidak disiapkan untuk bertugas 24 jam karena untuk satu bus disediakan satu pengemudi. Para pengemudi tidak mampu bertugas 24 jam karena kelelahan.

Akibatnya, kata Al Yusni, banyak jemaah yang tidak bisa melaksanakan shalat wajib di Masjidil Haram, bahkan tak sedikit jemaah yang hanya bisa sekali-dua kali ke Masjidil Haram. Mereka hanya menyemarakan masjid dan mushola di sekitar pemondokan.

Buruknya pelayanan transportasi mengakibatkan dampak negatif lainnya. Mereka yang tetap memilih beribadah di Masjidil Haram harus mengeluarkan biaya lebih untuk transport. Namun kendaraan umum juga tidak mudah dijumpai karena lokasi peomdokan yang jauh.

PKS juga mengungkapkan, lokasi pemondoklan yang jauh juga mengakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan makanan. Padahal keterlambatan ke pemondokan mengakibatkan makanan yang tersedia sudah dingin. Upaya mencari makanan pengganti juga sulit.

"Meksipun panitia mengembalikan sejumlah Riyal kepada jemaah yang jumlahnya 170 hingga 250 Riyal sesuai loaksi pemondokan, tetapi hal ini tidak mampu membayar kekecewaan jemaah. Tidak setara dengan penderitaan yang diterima," katanya.

Masalah-masalah itu, kata Al Yusni, menunjukkan pengelolaan haji yang tidak profesional. Padahal, jemaah sudah membayar penuh, tetapi haknya dipangkas.

"Pemerintah telah gagal memberi pelayanan yang layak bagi jemaah haji Indonesia dan mengabaikan hak mereka untuk beribadah di Tanah Suci," katanya.